kepala kepolisian ri jenderal (pol) timur pradopo mengatakan situasi kota palopo ketika ini sudah berangsur pulih.
kapolri pun membayar berbagai komponen warga supaya memenuhi proses demokrasi di pemilihan wali kota palopo melalui menarik dan menggunakan jalur hukum apabila banyak ketidaksepakatan atas hasil pilkada.
kejadian selama palopo, pastinya dari proses demokrasi, warga menghormati keputusan kpu, proses berlangsung demokratis sampai tahapan kedua pilkada wali kota dimana terjadi pembakaran juga perusakan, papar kapolri saat menyerahkan keterangan di kantor presiden, senin.
kapolri menyampaikan saat ini bagian kepolisian baru melakukan penyelidikan, ternyata Salah satu orang baru menjalani pemeriksaan intensif.
masyarakat kami minta agar menghormati proses dan dilakukan kpu, bila sudah dianggap banyak dan melanggar dapat diproses selama mahkamah konstitusi, katanya.
Baca Juga: Pulau Tidung - Peluang Usaha Online - Adha Cream
sementara tersebut menteri di negeri gamawan fauzi menyampaikan sudah berkomunikasi melalui gubernur sulawesi selatan syahrul yasin limpo agar mengikuti pengamanan agar situasi kembali normal.
saya dari 2012 sudah berkomunikasi melalui gubernur sulawesi selatan supaya mengambil langkah-langkah pengamanan langsung dari kerusuhan tersebut. sampai siang ini kita baru memonitor selalu. saya sudah kirim dirjen kesbangpol supaya membicarakan cara lanjutan melalui pemerintah daerah, ujarnya sebelum memenuhi rapat terbatas dengan presiden dalam kantor presiden, senin.
ia menungkapkan daripada sisi pendidikan politik seharusnya banyak tanggung jawab daripada partai politik atas kader-kadernya, demikian serta tim suksesnya.
supaya demokrasi mekar serta tak menimbulkan masalah seperti ini. bila semua daerah hendak terjadi konflik melalui pemilihan segera dengan begini nanti pilihan kita bila tidak dewasa-dewasa juga pada berdemokrasi mampu tinggal ke perwakilan nah kebetulan undang-undangnya tengah kita bahas melalui dpr, paparnya.
ia pun menambahkan,ada pemikiran supaya pelayanan masyarakat banyak selama kabupaten, perizinan banyak di provinsi, lalu pemilihan langsung di provinsi, tetapi di perwakilan kota/kabupaten lewat perwakilan di dprd, ini konsep baru tengah dibahas.